Jumat, 11 Mei 2018

Bangun Infrastruktur, Pemerintah akan Cari Tanah Wakaf

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (Rakor) mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hadir dalam rakor, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari.

Rapat tersebut dimulai sekira pukul 17.00 WIB dan dilangsungkan secara tertutup. Sekira pukul 19.00 WIB rapat pun usai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, rakor hari ini membahas mengenai tanah. Pemerintah melihat penggantian dari pembelian tanah untuk infrastruktur dan percepatan pembayaran yang dilakukan oleh LMAN.

"Dari sisi aturan sertifikasi dan kesulitan yang dihadapi apakah itu dari sisi kelengkapan dokumen proses verifikasinya dengan BPK," kata Sri Mulyani di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/5/2018).

"Kita mencari cara untuk akselerasi lebih baik. Itu yang kita bahas," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) akan melanjutkan pendanaan lahan untuk proyek jalan tol, bendungan serta infrastruktur kereta api pada tahun ini. Di batch II atau pendaan tahap II LMAN telah siap menyalurkan dana sebesar Rp67 triliun.

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, dalam delapan bulan pengadaan tanah I (batch I), Kementerian Keuangan menganggarkan dana pengadaan tanah yang diarahkan melalui LMAN sebesar Rp16 triliun.

"Ini sudah kita salurkan Rp11,72 triliun dari Rp12,3 triliun yang ditagihkan. Hal ini untuk 17.003 bidang dan 16 juta meter persegi. Dan dalam waktu dekat kami selesaikan Rp2,9 triliun berikutnya," ujarnya.

Di batch II, Rahayu melanjutkan, pihaknya dianggarkan Rp32,05 triliun untuk 77 proyek yang memerlukan pendanaan lahan, baik untuk proyek jalan tol, bendungan, serta infrastruktur kereta api dan pelabuhan di seluruh lndonesia. "Sedangkan di batch III yang rencananya juga disiapkan untuk tahun 2018, akan disalurkan dana sebesar Rp35 triliun," imbuhnya.

Ke depan, LMAN dan para mitra kerja (stakeholder) berencana untuk melakukan pembayaran langsung pendanaan lahan kepada pemilik lahan sehingga tidak menganggu kondisi keuangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Populer Posting

3 Keunggulan Kamera Olympus EM5 Mark II